Rapor 'Merah' Angka Kemiskinan Presiden Jokowi (2024)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo tampak geregetan ketika meminta kepala daerah untuk bekerja lebih giat dalam menurunkan angka kemiskinan.

Dia mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang.

Dia mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di 14 provinsi masih di atas rata-rata nasional. Padahal, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.

"Ini target yang tidak mudah. Di 2022 masih 2% dan 14 provinsi diatas nasional," tegas Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Sentul City, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dikutip Selasa (24/1/2023).

Jokowi sendiri tidak menyebutkan detil daerah mana. Namun, bisa ditebak daerah mana yang masih memiliki kemiskinan ekstrem.

"Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa, sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa, juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan," ujar Presiden.

Seperti diketahui, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 - 2024 menetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7% hingga 6,5%, atau 18,34 juta sampai 19,75 juta penduduk pada akhir tahun 2024.

sem*ntara itu, pada September 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin mencapai sebesar 26,36 juta orang, naik 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan kemiskinan pada September 2022, kondisinya belum pulih seperti pada pandemi.

"Kalau dilihat tenaga kerja, belum sepenuhnya angkatan kerja terserap akibat pandemi dua tahun terakhir ini," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (16/1/2023).

Namun, demikian angka kemiskinan terus menurun sejak September 2021. sem*ntara itu, BPS juga mencatat persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021.

"Di September ini tingkat kemiskinan naik tipis hanya 0,03% dan jika dibandingkan 2021 masih turun," kata Margo.

Patut diakui penurunan angka kemiskinan memang sulit, terlebih selama pandemi menerjang dalam dua tahun terakhir. Catatan BPS, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan pada periode pandemi, yakni melonjak menjadi 9,78% pada Maret 2020 dari 9,22% September 2019. Tingkat kemiskinan pada akhir 2019 tersebut merupakan tingkat kemiskinan terendah sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi.

Menekan angka kemiskinan memang bukan upaya mudah. Evaluasi RPJMN 2015-2019 yang diungkap pemerintah juga membenarkan bahwa target penurunan angka kemiskinan sulit dicapai. Saat itu, RPJMN menetapkan target 7%-8%. Ini pun tidak dapat dicapai oleh pemerintahan Jokowi, kendati penurunan terus terjadi meski dalam laju yang lamban.

Tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan yang signifikan selama periode 2015-2018, bahkan mencapai satu digit pada tahun 2018, yaitu dari 11,22% (Maret 2015) menjadi 9,82% (Maret 2018). Pada 2019, pemerintah memperkirakan tingkat kemiskinan terus menurun pada tahun 2019 menjadi 9,20% (prognosa tahun 2019), namun meleset dan pandemi mendera.

Selama pandemi, angka kemiskinan kembali menembus angka double digit, yakni 10,19% pada September 2020. Ini adalah puncak dari tingginya angka kemiskinan, sekaligus bukti mundurnya pencapaian pemerintahan Presiden Jokowi.

Baru pada September 2021, angka kemiskinan kembali ke single digit sebesar 9,71%. Kemudian, terus turun menjadi 9,54% pada Maret 2022.

Namun, sebagaimana disampaikan di atas, angka ini naik tipis menjadi 9,57% pada September 2022.

Ada beberapa penyebab yang mengerek angka kemiskinan. BPS mencatat penyesuaian harga BBM ini berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi pertanian. BPS mencatat terjadi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal subsektor tanaman pangan dan perikanan tangkap pada September 2022. Kenaikan ini terutama didorong oleh kenaikan harga bensin, solar, dan ongkos angkut.

Pada tanggal 3 September 2022 pemerintah menaikkan harga untuk jenis bahan bakar Pertalite, Solar, dan Pertamax (nonsubsidi).

"Pada September 2022 ada penyesuaian harga BBM, hal ini berdampak pada biaya produksi, ini mendorong kenaikan indeks produksi dan barang modal di tanaman pangan dan perikanan tangkap," ujar Margo.

BPS mencatat secara nasional jika dibandingkan dengan Maret 2022, harga eceran 5 komoditas pokok yang mengalami kenaikan diantaranya beras naik 1,46%, harga gula pasir naik 2,35%, harga tepung terigu naik 13,97%, harga telur ayam ras naik 19,01%, dan harga cabai merah naik nyaris setengah kali lipat sebesar 42,60%.Kenaikan harga ini merupakan dampak dari penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengalami kenaikan di bulan yang sama.

"Beberapa harga komoditas yang dikonsumsi oleh penduduk miskin kalau dibandingkan Maret 2022 ada peningkatan. Jadi di satu sisi pemerintah sudah menyiapkan bantalan untuk menjaga daya beli tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kenaikan harga BBM itu juga berdampak pada beberapa komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin," terang Margo.

Kemudian, sepanjang September 2022 terjadi Pemutusan Hubungan Kerja di sektor padat karya seperti industri tekstil, alas kaki serta perusahaan teknologi. Menurut Margo, kejadian ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Belum lagi memang masih terdapat 4,15 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak pandemi pada Agustus 2022.

"Masih terdapatnya penduduk usia kerja yang terdampak pandemi sampai Agustus 2022 sebanyak 4,15 juta orang," paparnya.

Sejalan dengan ini, BPS melaporkan bahwa nilai garis kemiskinan (GK) pada September 2022 yang naik sebesar 5,95% dibandingkan Maret 2022, dari semula Rp 505.469 menjadi sebesar Rp 535.547 per kapita per bulan. Sedangkan jika dibandingkan September 2021, terjadi kenaikan sebesar 10,16%. Ini adalah kenaikan tertinggi dalam 9 tahun terakhir.

"Peningkatan garis kemiskinan di September 2022 sebesar 5,95%, ini merupakan peningkatan tertinggi dalam 9 tahun terakhir tepatnya sejak September 2013. Saat itu GK naik 6,84% pasca kenaikan harga BBM," ungkap Margo.

Dengan demikian, bisa terbaca bahwa pengeluaran kelompok miskin menjadi semakin besar dan harga BBM menjadi salah satu pemicunya. Di sisi lain, pemulihan angka kemiskinan ini tidak sejalan dengan pemulihan ekonomi yang tingkatnya di atas 5%.

Artinya, angka kemiskinan tak mengalami perubahan signifikan meski pertumbuhan PDB dikatakan bagus. Jika dilihat dari capaian Presiden Joko Widodo memiliki pekerjaan rumah besar untuk mencapai target angka kemiskinan di RPJMN 2020-2024, yakni 6,5%.

Sebagai catatan, dalam RPJMN2015-2019, pemerintah telah gagal meraih targetnya

Tingkat Kemiskinan Sepanjang Pemerintahan Presiden Jokowi2016-2022

Sumber: BPS

Langkah Jokowi

Presiden sendiri pernah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Beleid yang diterbitkan Jokowi pada 8 Juni 2022 itu bertujuan menghapus kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah tanah air pada tahun 2024 melalui keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Melalui inpres itu, Jokowi memberikan instruksi kepada menteri dan kepala lembaga antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kesehatan, Kapolri, para gubernur, dan para bupati/wali kota.

"Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," demikian instruksi pertama Jokowi.

Kemudian, instruksi kedua Jokowi adalah melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi antara lain pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Instruksi ketiga Jokowi meminta secara spesifik kepada menteri dan kepala lembaga antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kesehatan, Kapolri, para gubernur, dan para bupati/wali kota untuk menyelesaikan sejumlah tugas, termasuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap tiga bulan sekali.

Poin keempat inpres itu berkaitan dengan pendapatan yang dibebankan kepada APBN, APBD, APBDes, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan poin kelima berisi pelaksanaan instruksi presiden ini dikoordinasikan oleh Wakil Presiden selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

"Instruksi Presiden ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024," demikian poin keenam inpres itu.

Sedangkan poin ketujuh inpres itu meminta seluruh menteri, kepala lembaga hingga kepala daerah melaksanakan inpres itu dengan penuh tanggung jawab.

Namun, inpres ini belum menunjukkan tajinya di tengah ancaman eksternal yang masih menghantui. sem*ntara itu, pemerintah telah mengurangi belanja bansos pandemi sejak awal 2023. Kondisi ini membuat perjuangan semakin menantang bagi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan.

Anggaran perlindungan sosial yang telah disiapkan APBN 2023 sebesar Rp 476 triliun. Angka ini lebih rendah dari realisasi pada 2022 sebesar Rp 502,6 triliun.

Kendati lebih rendah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan supaya serapan anggarannya juga harus maksimal seperti tahun lalu, serta tidak dikorupsi.

"Saya senang semoga seluruh anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan di APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan dan tidak dikorupsi dalam hal ini," kata Sri Mulyani saat dalam acara Program Penanganan Kemiskinan Terpadu di Malang, Jumat, 20/1/2023.

Anggaran perlindungan sosial ini disalurkan pemerintah melalui belanja pemerintah pusat di kementerian atau lembaga (K/L) maupun non-K/L.

Pengalokasiannya seperti melalui Kementerian Sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM. Kemudian melalui Kementerian Kesehatan dalam bentuk bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta PBI JKN.

Selain itu, pemerintah melalui Kemendikbudristek mengadakan Program Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 908,9 ribu mahasiswa, serta Kementerian Agama dalam bentuk Program Indonesia Pintar bagi 2,2 juta siswa dan 67,8 ribu mahasiswa.

Adapun anggaran perlinsos melalui non K/L dialokasikan antara lain dalam bentuk program pengelolaan subsidi untuk penyaluran subsidi listrik, subsidi LPG tabung 3 kg, penyaluran subsidi bunga KUR, serta melalui program pengelolaan belanja lainnya untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan alokasi cadangan bencana.

[Gambas:Video CNBC]

(haa/haa)